Pekerjaan Waktu Tertentu dan ”Outsourcing”

Oleh
Harry Ganda Asi

Kondisi perburuhan kita betul-betul sangat rentan, penuh dengan ketidakpastian dan kapan saja dapat terancam PHK. Keputusan untuk melakukan PHK itu bisa berlangsung akibat perusahaan tidak menerima order lagi dari pembelinya di luar negeri, atau perusahaan mengalami mis-management, sehingga terjadi kebangkrutan baik yang disengaja maupun yang terpaksa.
PHK massal bakal terus terjadi seiringan dengan kondisi politik kita dan iklim bisnis yang tidak mendukung. Banyak investor asing yang siap-siap hengkang. Persoalannya juga terletak pada kualitas buruh kita serta regulasi yang mengekang mereka.
Dua tuntutan paling kuat para buruh dalam memperingati Hari Buruh Internasional, 1 Mei 2007 lalu, yakni pertama, hapuskan sistem kontrak dan kedua: tolak outsourcing. Dua tuntutan buruh ini tampaknya sangat sulit dilakukan karena sistem liberisasi ekonomi yang kita anut.
Terhadap tuntutan buruh Indonesia mengenai penghapusan sistem kontrak, memang sesuatu permintaan yang sangat sulit, dilema antara keinginan buruh dan pengusaha. Dalam praktiknya, pekerjaan kontrak banyak menghadapi pelanggaran-pelanggaran hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 59, yang mengatur soal Pekerjaan Waktu Tertentu (PWT), jelas secara eksplisit menyebutkan pekerjaan yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun.
Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 59 Ayat 1 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu anya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu: a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Pro-kontra “Outsourcing”
Meskipun secara tegas dinyatakan bahwa PWT paling lama 3 tahun, namun pada praktiknya banyak kejanggalan yang terjadi, bahkan ada buruh yang dikontrak lebih dari 12 tahun. Buruh tersebut selalu di-PHK per 3 tahun, dan kemudian direkrut kembali.
Tapi, buruh terpaksa pasrah ketimbang tidak memiliki pekerjaan. Para pengusaha berkilah kepada Pasal 59 Ayat 3 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui; dan Ayat 4 mengatakan Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
UU jelas mengatakan bahwa PWT hanya untuk pekerjaan yang jangka pendek dan bersifat tidak tetap. Pasal 59 Ayat 2 mengatakan Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Jangan kira bahwa perilaku ini dilakukan oleh perusahaan lokal saja, tetapi juga oleh perusahaan multinasional terkenal pembuat pakaian jadi.
Dalam konteks outsourcing terdapat dua pendapat yang pro-kontra baik bagi aktivis perburuhan dan akademisi. Ada yang menolak sebab dianggap sebagai eksploitasi manusia, sementara yang setuju menganggapnya sebagai bagian dari tuntutan modernisasi dunia usaha. Mereka berkilah, tidak mungkin ada perusahaan yang mau mempekerjakan pramugari yang sudah berusia tua.
Seharusnya, perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlebih dahulu menolak melakukan outsourcing. Banyak perusahaan BUMN justru menjadi perusahaan yang jago dalam menggunakan tenaga outsourcing, khususnya di jalan tol Jabotabek.
Sementara itu, yang juga menyedihkan adalah kualitas perburuhan kita, KADIN pernah menyimpulkan tipikal buruh kita disebutkan serba “low”, yakni “low productivity”; “low education”; “low motivation”; “low skill”, “low discipline”, dan “low pay”. Kalau benar saja kondisi buruh kita serba “low”, bagaimana mungkin buruh kita memiliki daya saing?
Penelitian Donald F. Roy (“Banana Time Job Satisfaction and Informal Interaction”) menyimpulkan bahwa meskipun sumpeknya pabrik, kualitas, dan produktivitas buruhnya dapat dipacu dengan komunikasi timbal balik antara buruh dan pemilik pabrik. Komunikasi informal harus selalu diciptakan. Bisnis garmen, misalnya, rata-rata padat karya, menggunakan ratusan bahkan ribuan buruh. Bayangkan bila sektor ini goyah, PHK akan sangat besar.

“Fixed-cost” di Indonesia Tinggi
Kita pun tahu buruh punya masalah, investor pun punya masalah. Belakangan ini, komunikasi konstruktif dan timbal-balik sudah mulai luntur dan jarang digunakan. Bila ada konflik antara buruh dan majikan, penggunaan otot langsung dilakukan. Belakangan berapa investor asing telah mengambil keputusan untuk hengkang dari Indonesia dan merelokasikan pabriknya ke luar negeri karena capek menghadapi demo-demo buruh, dan buntunya jalan dialog.
Seorang presiden direktur suatu perusahaan garmen asing mengeluh dengan sikap-sikap arogan serikat buruh. Bila pabrik harus mengejar target produksi yang memaksa buruh untuk overtime, namun manajer/supervisor harus meminta izin kepada ketua serikat buruh/pekerja, pahadal pabrik akan menghadapi ancaman “air-freight” bila terlambat jadwal penyelesaian produksinya. Artinya, biaya akan meningkat jauh lebih tinggi bila terjadi kelambatan produksi.
Dibandingkan secara global, kondisi kita sudah kalah. Menurut para investor, momok paling utama bagi mereka, yakni UMR. Menurut mereka, biarkanlah upah buruh ditentukan oleh mekanisme pasar. UMR itu suatu pembunuhan. Belakangan ini upah buruh kita menjadi sangat tidak kompetitif dibanding negara lain.
Upah buruh di Indonesia rata-rata US$ 70/bulan dan dapat naik menjadi US$ 100 bila ada lembur, sedangkan di China US$ 70 tanpa lembur, di Myanmar hanya US$ 18-20. Jadi, belum apa-apa fixed-cost di Indonesia sudah tinggi.
Marilah kita analisis, mengapa banyak perusahaan Korea TSK yang kabur. Ketika order sudah mulai tidak ada, menghadapi lebaran, perusahaan harus mengeluarkan 2 kali lipat (gaji dan THR), mereka memilih untuk kabur. Mengapa? Mesin-mesin bukan milik mereka tetapi leasing, tempat (pabrik) pun disewa. Karena itu daripada mengeluarkan uang yang besar, lebih baik kabur.
Sudah terlalu sering kita mendengar banyaknya pengusaha TSK yang kabur meninggalkan pabrik dan buruhnya. Untuk itulah, pemerintah harus melakukan pengawasan yang ketat kepada pengusaha-pengusaha TSK asing. Kasihan nasib buruh kita, harus ada solusi bersama untuk mensejahterakan dan memproteksi buruh kita.

Penulis adalah aktivis perburuhan.

sumber dari sini

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: